12. Pelajari kasus yang berjudul “Partisipasi Rakyat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Kelola Masyarakat Adat Semende dan TNBBS”, tuliskan pendapat atau opini saudara mengenai hal itu ! ( 12. Lernen Sie die Sache mit dem Titel " Die Teilnahme der Menschen in Verwaltung natürlicher Ressourcen verwalten Indigenous Territory und BBSNP Semende " , schreiben Sie Ihre Meinung und Meinung mit! )

Jawab: Kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah bersifat memaksa. Artinya sebagai warga Indonesia kita harus mentaati hukum yg berlaku, karena pada dasarnya hukum dan aturan dibuat untuk menciptakan kehidupan bernegara yg tertib.  Namun, sebagai negara demokrasi, yang menjunjung prinsip “kebebasan dalam berpendapat” juga merupakan sarana yg dapat dimanfaatkan seperti dalam menyampaikan aspirasi. Karena tidak semua peraturan yg dibuat pemerintah dapat diterima oleh masyarakatnya. Pada kasus diatas, saya bependapat bahwa apa yg telah dilakukan pemerintah, menetapkan TNNBS adalah langkah yg tepat, mengingat semakin meluasnya tingkat kerusakan hutan, karena pengelolaan yg tidak  memperhatikan perbaikan hutan. Pemanfaatan kawasan hutan pun harusnya mendapat perhatian khusus dari warga sekitar yg secara langsung menggunakannya. Kasus diatas mengutip beberapa ketentuan dalam hal penetapan suatu kawasan sebagai yg dilindungi oleh pemerintah, dan saya setuju untuk melakukan pemindahan pemukiman yg dilakukan pemerintah terhadap masyarakat adat Semende. Namun, satu hal yg perlu ditekankan bahwa ini tidak berarti membela pemerintah, dengan tidak memperhatikan nasib warga sekitar TNNBS, tapi ini juga merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan penggantian lahan yg akibat adanya penetapan hutan tsb. Kesimpulannya, demi mendapatkan kebaikan antara warga dan pemerintah sudah sepatutnya untuk melaksanakan peraturan yg telah dibuat tsb. Terlebih lagi bagi pihak pemerintah, harus dapat mensosialisasikan suatu kebijakan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dari masyarakat itu sendiri. 

(  Antwort : Richtlinien und Verordnungen der Regierung, ist Zwangs . Das bedeutet, dass als Bürger Indonesiens wir müssen geltendem Recht, gerichtlichen , weil im Grunde das Gesetz und die Regeln werden gemacht, um einen Zustand des Lebens, um zu erstellen . Doch als demokratischer Staat , der den Grundsatz der " Freiheit des Denkens " hält auch ein Tool, das in Förder Bestrebungen genutzt werden kann. Da nicht alle der Regeln, die die Regierung akzeptabel gemacht von der Gesellschaft . Im obigen Fall , bependapat ich das, was von der Regierung durchgeführt worden sind, ist festgelegt TNNBS der richtige Schritt , angesichts der zunehmenden Verbreitung Waldverlust , weil das Management nicht auf die Verbesserung der Wald achten . Nutzung von Waldgebietensollten auch besondere Aufmerksamkeit von Anwohnern, die direkt verwendet werden, erhalten . Oben genannten Fällen unter Berufung auf mehrere Bestimmungen bei der Bestimmung von einem Gebiet von der Regierung geschützt , und ich vereinbart, die Umsiedlung der Regierung gegen die indigenen Völker Semende tun . Aber eine Sache, die muss betont werden , dass dies nicht bedeutet, die Verteidigung der Regierung , ohne die Aufmerksamkeit auf das Schicksal der Menschen auf der ganzen TNNBS , aber es ist auch in der Verantwortung der Regierung, die Ersatz für jenes Land als Ergebnis der Bestimmung des Waldes zu tun. Abschließend , um das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und die Regierung zu erhalten, hat ordnungsgemäß gewesen , die Regelungen , die gemacht wurden zu implementieren. Außerdem für die Regierung muss eine Politik der Lage, richtig zu sozialisieren , also gibt es keine Missverständnisse der Gesellschaft selbst . )